Jakarta -Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku salah atas
kekisruhan yang terjadi terkait kenaikan harga elpiji 12 kg. Menurutnya hal itu
disebabkan karena kurang koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah saat
menetapkan kebijakan itu.
"Semua saya yang salah. Kurang koordinasi, saya yang
salah," ungkap Dahlan usai rapat kabinet terbatas bersama Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (5/1/2013)
Ia menuturkan, kebijakan Pertamina merupakan tidak lanjut
dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disebutkan, perusahaan selalu
rugi setiap tahunnya sejak 2009 karena bisnis gas elpiji yangnon subsidi.
"Pertamina harus patuh dengan BPK. Karena ini non
subsidi. Pertamina takut dengan BPK. Makanya Pertamina memilih untuk menaikkan
harga elpiji," sebutnya.
Dari sisi pemerintah menyebutkan kenaikan harga dari Rp
70.200 menjadi Rp 117.708 per tabung terlalu tinggi. Sehingga menimbulkan
dampak yang besar terhadap masyarakat. Dahlan mengatakan, oleh karena itu
persoalan ini dibahas kembali.
"Jadi harga ini dianggap ketinggian. Nggak apa-apa,
kita akan tinjau ulang kembali. Semuanya saya yang salah," ujar Dahlan.
Sebelumnya, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa
mengungkapkan keputusan kenaikan elpiji 12 kg telah disetujui dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero). Hatta menyebut Menteri BUMN yang
merupakan pemegang saham Pertamina sudah pasti mengetahui rencana kenaikan
elpiji 12 kg tersebut.
"Keputusan diambil melalui RUPS. RUPS itu kan
Menteri BUMN, jadi sebetulnya BUMN (Menteri) sudah tahu duluan bahwa itu naik
(gas 12 kg). Itu keputusan RUPS," kata Hatta pagi tadi.
Hatta bersama Menteri ESDM Jero Wacik dan beberapa
Menteri lainnya seperti Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri BUMN Dahlan
Iskan dan Direksi Pertamina menghadiri rapat khusus membahas kenaikan elpiji 12
kg di Bandara Halim Perdanakusuma. Rapat ini langsung dipimpin oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono.
Analisis:
Menurut saya, keputusan pertamina untuk menaikkan harga
elpiji tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena jika tidak dinaikkan maka
pertamina akan mengalami kerugian yang akan berdampak buruk pada sistem
perekonomian negara kita. Tetapi jika elpiji terus-terusan mengalami kenaikan
harga, maka rakyat pun akan semakin sengsara dan memperbesar resiko terjadinya
penyelewengan terhadap oknum-oknum yang ingin menyelewengkan pengisian gas
bersubsidi ini. Sebaiknya pemerintah mengambil tindakan untuk tidak mensubsidi
gas elpiji lagi tetapi pemerintah memberikan BLT (bantuan langsung tunai)
kepada masyarakat. Karena setiap orang mampu membeli gas, sedangkan yang dapat
menerima BLT tidak semua orang. Jadi lebih efektif dan adil.
Sumber:
http://finance.detik.com/read/2014/01/05/161745/2458658/1034/kisruh-kenaikan-elpiji-12-kg-dahlan-semua-saya-yang-salah
http://www.gresnews.com/berita/politik/161651-ini-efek-domino-kenaikan-gas-elpiji-12-kg
Tidak ada komentar:
Posting Komentar